naskahnegara

RDTR memiliki fungsi sebagai pengendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, sehingga setiap kabupaten/kota harus memiliki produk hukum RDTR yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, kewenangan penyusunan RDTR berada pada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sementara untuk RDTR Kawasan tertentu seperti Kawasan khusus dan Kawasan ekonomi khusus, kewenangan untuk menyusun RDTR tersebut berada di bawah Pemerintah Pusat. Tim penyusun RDTR kabupaten/kota beranggotakan: a. Pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya dalam lingkup Forum  Penataan Ruang Kabupaten/Kota; b. Tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana wilayah dan kota  yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan pernah menyusun RDTR, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:  arsitek (rancang kota);  pertanahan;  geograf...

S ejarah Peraturan Zonasi RDTR :  Peraturan Zoning pertama kali diterapkan di Kota New York pada Tahun 1916 dengan tujuan sebagai berikut (Barnet, 1982:61): 1. Menentukan standar minimum sinar dan udara untuk jalan yang makin  gelap akibat banyak dan makin tingginya bangunan. 2. Memisahkan kegiatan yang dianggap tidak sesuai. Pada perkembangan selanjutnya, zoning regulations ditujukan untuk beberapa hal sebagai berikut (Barnet,1982:61): 1. Mengatur kegiatan yang boleh ada di suatu zona. 2. Menerapkan pemunduran bangunan di atas ketinggian tertentu agar sinar matahari jatuh ke jalan dan trotoar dan sinar udara mencapai bagian dalam bangunan.  3. Pembatasan besar bangunan di zona tertentu agar pusat kota menjadi kawasan yang paling intensif pemanfaatan ruangnya. Peraturan zoning diterapkan pertama kali di Kota New York pada tahun 1916 sebagai reaksi atas pembangunan The Equitable Building yang sampai sekarang masih berdiri di Broadway 120. Ditulis oleh suatu komisi yang dik...

W ilayah perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan  strategis provinsi/kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR. Wilayah perencanaan RDTR tersebut ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan wilayah perencanaan dapat mencakup wilayah administratif maupun fungsional. Tujuan penataan wilayah perencanaan merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan wilayah perencanaan berisi tema yang akan direncanakan di wilayah perencanaan.  Tujuan penataan wilayah perencanaan berfungsi: Sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana struktur ruang, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan   Untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan wilayah peren...

R encana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana yang digambarkan secara terperinci tentang tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. RDTR berperan sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten/Kota yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.  RDTR disusun dengan ketelitian skala 1:5.000. Penetapan skala 1:5000 sebagai skala peta RDTR merupakan keputusan yang dibuat setelah melalui beberapa pertimbangan.  Pertama, pemilihan skala dikembalikan pada tujuan utama RDTR, yaitu memberikan arahan pemanfaatan ruang terperinci pada sebuah kawasan. Para pakar sepakat bahwa RDTR selayaknya mengatur blok/kapling sebagai bentuk pendetailan terhadap kawasan yang direncanakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum blok akan tampak nyata pada peta skala 1:5.000 Kedua, pada skala lebih kecil, tidak semua ukuran blok dapat terlihat secara jelas. Sebaliknya pada skala lebih besar, akan ad...